BPJS Kesehatan pada 2026 masih menggunakan besaran iuran berdasarkan ketentuan yang berlaku, meskipun pemerintah tengah membahas kemungkinan penyesuaian tarif.
Pembahasan tersebut berkaitan dengan kondisi pembiayaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), termasuk proyeksi defisit yang menurut Menteri Kesehatan diperkirakan berada di kisaran Rp20 triliun hingga Rp30 triliun setiap tahun.
Sampai sekarang, pemerintah belum menerbitkan aturan baru yang mengubah tarif peserta. Karena itu, masyarakat masih mengikuti ketentuan iuran yang berlaku saat ini.
Pemerintah Masih Mengkaji Kenaikan Iuran
Pemerintah masih melakukan evaluasi sebelum menentukan apakah penyesuaian iuran perlu diterapkan.
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebelumnya menyampaikan bahwa tarif idealnya ditinjau secara berkala agar dapat mengikuti perkembangan inflasi dan kebutuhan layanan kesehatan.
Tekanan terhadap pembiayaan JKN juga menjadi pertimbangan. Defisit yang terus muncul dikhawatirkan dapat memengaruhi kemampuan pembayaran klaim rumah sakit serta keberlangsungan layanan bagi peserta.
Jika perubahan tarif nantinya diberlakukan, pemerintah menyatakan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah tetap mendapat perlindungan melalui skema subsidi.
Penyesuaian lebih diarahkan kepada peserta mandiri dari kelompok ekonomi menengah ke atas.
Besaran Iuran BPJS Kesehatan Saat Ini
Selama belum ada regulasi baru, tarif iuran masih mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu:
- Kelas III: Rp42.000 per orang setiap bulan
- Kelas II: Rp100.000 per orang setiap bulan
- Kelas I: Rp150.000 per orang setiap bulan
Untuk peserta kelas III, pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp7.000. Dengan demikian, peserta membayar Rp35.000 setiap bulan.
Besaran tersebut tetap menjadi acuan selama pemerintah belum menetapkan perubahan melalui aturan resmi.
Iuran Sesuai Status Kepesertaan
Besarnya pembayaran juga ditentukan berdasarkan kategori peserta BPJS Kesehatan. Skemanya meliputi:
Penerima Bantuan Iuran (PBI)
Iuran peserta PBI yang berasal dari kelompok masyarakat miskin dan rentan dibayarkan sepenuhnya oleh pemerintah.
Pekerja Penerima Upah (PPU)
Iuran ditetapkan sebesar 5 persen dari gaji. Sebanyak 4 persen menjadi tanggungan perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan 1 persen dibayarkan pekerja.
Peserta Mandiri (PBPU dan Bukan Pekerja)
Peserta membayar iuran berdasarkan kelas layanan yang dipilih.
Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Iurannya ditanggung pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku.
Ketentuan Pembayaran dan Denda
Peserta perlu membayarkan iuran paling lambat setiap tanggal 10. Mulai Juli 2026, keterlambatan pembayaran tidak lagi secara otomatis menimbulkan denda.
Meski demikian, ketentuan denda masih dapat berlaku apabila peserta kembali aktif setelah menunggak dan kemudian menggunakan layanan rawat inap dalam periode 45 hari sejak status kepesertaan aktif kembali.
Kesimpulan
Wacana perubahan iuran BPJS Kesehatan 2026 belum menghasilkan keputusan tarif baru. Pemerintah masih mengevaluasi kondisi pembiayaan JKN dan berbagai pilihan kebijakan untuk menjaga keberlanjutan program.
Untuk sementara, peserta tetap membayar sesuai tarif yang berlaku. Masyarakat kurang mampu juga tetap memperoleh perlindungan melalui skema PBI dengan pembiayaan iuran dari pemerintah.
