Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-3/PJ/2026 sebagai bagian dari penyesuaian administrasi perpajakan terhadap sistem inti baru, Coretax.
Ketentuan tersebut mengubah sebagian aturan yang sebelumnya berlaku dan diarahkan untuk membuat proses pelaporan pajak lebih tertata, efisien, serta memberikan kepastian bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
SPT Elektronik Menjadi Ketentuan Utama
Wajib pajak pada umumnya diarahkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam format elektronik.
Pelaporan dilakukan melalui kanal yang telah ditetapkan, termasuk Coretax, situs resmi DJP, maupun aplikasi lain yang sudah terhubung dengan sistem administrasi perpajakan.
Penerapan pelaporan secara digital ditujukan untuk mengurangi kesalahan ketika memasukkan data. Sistem elektronik juga memungkinkan proses pemeriksaan dan validasi informasi berlangsung lebih cepat secara real-time.
Dengan ketentuan tersebut, wajib pajak perlu memastikan saluran yang digunakan telah sesuai dengan sistem yang diakui DJP sebelum mengirimkan SPT.
Pelaporan SPT dalam Bentuk Kertas Masih Memiliki Pengecualian
Meskipun sistem elektronik menjadi pilihan utama, formulir SPT dalam bentuk kertas masih dapat digunakan oleh wajib pajak tertentu yang memenuhi persyaratan.
Pelaporan manual dapat dilakukan secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP).
Wajib pajak juga dapat mengirimkannya melalui jasa ekspedisi, kurir, atau pos dengan menyertakan bukti pengiriman surat.
Namun, terdapat hal penting yang perlu diperhatikan. Apabila seorang wajib pajak sudah masuk kategori yang diwajibkan melakukan pelaporan secara elektronik, pengiriman SPT dalam bentuk hardcopy dapat menyebabkan SPT tersebut dinilai tidak disampaikan.
Kondisi yang Membuat SPT Dinilai Tidak Disampaikan
PER-3/PJ/2026 turut menetapkan sejumlah keadaan yang membuat SPT dianggap tidak disampaikan. Terdapat sekitar 13 kondisi yang diatur dalam ketentuan tersebut.
Beberapa di antaranya berkaitan dengan SPT yang tidak dibubuhi tanda tangan, informasi yang tidak diisi secara lengkap, atau tidak adanya dokumen keterangan yang menjadi persyaratan pelaporan.
Wajib pajak perlu memperhatikan seluruh ketentuan tersebut sebelum mengirimkan SPT. Ketidaksesuaian dengan tata cara yang ditetapkan dalam PER-3/PJ/2026 dapat menimbulkan konsekuensi berupa sanksi administrasi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).
Aturan Lama Dicabut dan Ketentuan Peralihan
PER-3/PJ/2026 mulai berlaku sejak ditetapkan pada Maret 2026. Setelah aturan tersebut diberlakukan, beberapa ketentuan dalam regulasi sebelumnya, termasuk pasal tertentu dalam PER-11/PJ/2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Perubahan ini menjadi bagian dari proses penyesuaian administrasi perpajakan dengan sistem Coretax.
Wajib pajak perlu memahami ketentuan baru agar proses pelaporan tidak mengalami kendala akibat penggunaan prosedur yang sudah tidak berlaku.
Untuk wajib pajak orang pribadi, terdapat pula informasi mengenai rencana perpanjangan tenggat pelaporan SPT Tahunan 2025 hingga 30 April 2026.
Perpanjangan tersebut ditujukan untuk memberikan waktu tambahan bagi masyarakat dalam menyesuaikan diri dengan sistem administrasi yang baru.
Coretax Mengubah Mekanisme Pelaporan Pajak
Penerbitan PER-3/PJ/2026 memperlihatkan penyesuaian prosedur pelaporan SPT dengan penerapan Coretax. Regulasi ini sekaligus menggantikan sebagian ketentuan yang sebelumnya tercantum dalam PER-11/PJ/2025.
Wajib pajak perlu memperhatikan bentuk SPT yang harus digunakan, kanal pelaporan yang sesuai, serta kelengkapan dokumen sebelum menyampaikan laporan.
Pemahaman terhadap ketentuan tersebut penting agar SPT tidak dinyatakan tidak disampaikan dan kewajiban perpajakan dapat dipenuhi sesuai aturan yang berlaku.
