Pemerintah tengah menyiapkan evaluasi terhadap besaran iuran BPJS Kesehatan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlangsungan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Rencana penyesuaian tersebut ditargetkan mulai diterapkan pada 2026, seiring tekanan terhadap pembiayaan program yang diperkirakan mencapai Rp20 triliun hingga Rp30 triliun tahun ini.
Kondisi tersebut membuat pemerintah perlu mencari kebijakan yang dapat menjaga keseimbangan antara kemampuan peserta membayar iuran dan kebutuhan pembiayaan JKN dalam jangka panjang.
Iuran JKN Perlu Dievaluasi Secara Berkala
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin berpandangan bahwa besaran iuran JKN tidak semestinya dipertahankan tanpa evaluasi dalam waktu yang panjang.
Menurutnya, peninjauan iuran idealnya dilakukan secara berkala setiap lima tahun.
Budi menyampaikan bahwa kenaikan iuran memang diperlukan, meskipun keputusan tersebut juga perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan politik.
“Iuran memang harus naik, bahwa memang ada pertimbangan politis bahwa ini ramai,” kata Menkes Budi Sadikin dikutip Selasa (21/4/2026).
Dengan demikian, pembahasan mengenai iuran tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan keuangan program, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat.
Kelompok Miskin Tetap Mendapat Perlindungan
Pemerintah menyatakan bahwa penyesuaian iuran tidak akan diberlakukan secara merata kepada seluruh peserta. Kelompok yang menjadi perhatian dalam rencana tersebut adalah peserta mandiri dari kalangan menengah ke atas.
Sementara itu, masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh perlindungan melalui skema Penerima Bantuan Iuran (PBI). Dalam skema tersebut, iuran peserta dibayarkan oleh pemerintah.
Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa perubahan tarif tidak akan memberikan dampak langsung kepada masyarakat miskin yang masuk dalam kelompok desil 1-5.
“Kalau tarif dinaikkan untuk orang-orang miskin desil 1-5 itu tidak ada pengaruhnya. Karena orang-orang miskin itu dibayari oleh pemerintah,” kata Budi Gunadi Sadikin yang akrab dipanggil BGS.
Kondisi Ekonomi Menjadi Pertimbangan
Selain persoalan defisit JKN, kemampuan ekonomi masyarakat juga menjadi faktor yang diperhitungkan sebelum pemerintah menetapkan kenaikan iuran.
Apabila pertumbuhan ekonomi masih berada di sekitar 5%, penyesuaian belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Pemerintah ingin memastikan masyarakat memiliki daya beli yang lebih kuat sebelum menerima tambahan beban iuran.
Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kenaikan dapat dipertimbangkan ketika pertumbuhan ekonomi telah melewati 6%.
“Dalam pengertian tumbuhnya ada 6% lebih dan mereka sudah mulai dapat kerja lebih mudah, baru kita pikir menaikkan beban masyarakat. Kalau sekarang belum. Tahun depan kalau ekonomi tumbuh di atas 6,5% gimana?” tegas Purbaya.
Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dinilai dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran iuran.
Ketentuan Iuran Masih Mengacu Perpres 63 Tahun 2022
Sambil menunggu kebijakan baru, ketentuan mengenai iuran BPJS Kesehatan masih mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022.
Dalam aturan tersebut, peserta memiliki batas pembayaran iuran paling lambat pada tanggal 10 setiap bulan. Selain itu, mulai 1 Juli 2026 tidak diberlakukan denda keterlambatan pembayaran dalam kondisi biasa.
Denda hanya dapat dikenakan apabila peserta mengaktifkan kembali kepesertaan dan kemudian menggunakan layanan rawat inap dalam jangka waktu 45 hari.
Besaran Iuran Berdasarkan Kelompok Peserta
Besaran iuran BPJS Kesehatan saat ini berbeda sesuai kategori kepesertaan. Berikut rinciannya:
Peserta PBI
Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) tidak membayar iuran secara mandiri karena seluruh iurannya ditanggung pemerintah.
Pekerja Penerima Upah Instansi Pemerintah
Bagi PPU yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri, pejabat negara, maupun pegawai pemerintah non-PNS, total iuran ditetapkan sebesar 5% dari gaji.
- 4% dibayarkan oleh pemberi kerja
- 1% menjadi tanggungan peserta
PPU Perusahaan Swasta, BUMN, dan BUMD
Pekerja pada perusahaan swasta, BUMN, dan BUMD juga mengikuti skema iuran sebesar 5% dari gaji.
- 4% dibayarkan perusahaan
- 1% dibayarkan pekerja
Anggota Keluarga Tambahan
Anggota keluarga tambahan yang masuk dalam kepesertaan PPU dikenakan iuran sebesar 1% dari gaji untuk setiap orang setiap bulan.
Peserta Mandiri
Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan bukan pekerja masih mengikuti nominal berikut:
- Kelas III: Rp42.000 per bulan
- Kelas II: Rp100.000 per bulan
- Kelas I: Rp150.000 per bulan
Veteran dan Perintis Kemerdekaan
Veteran dan perintis kemerdekaan memperoleh skema pembiayaan yang ditanggung pemerintah dengan perhitungan khusus berdasarkan standar gaji PNS.
Kenaikan Masih Bergantung pada Kebijakan Pemerintah
Rencana penyesuaian iuran BPJS Kesehatan pada 2026 berkaitan dengan kebutuhan menjaga keberlanjutan program JKN di tengah perkiraan defisit Rp20 triliun hingga Rp30 triliun.
Meski demikian, pemerintah tidak merencanakan kenaikan yang membebani seluruh peserta.
Kelompok masyarakat miskin tetap mendapat perlindungan melalui pembiayaan pemerintah, sedangkan peserta mandiri dari kelompok menengah ke atas menjadi sasaran utama dalam pembahasan penyesuaian.
Kondisi perekonomian juga akan menjadi penentu penting. Apabila pertumbuhan ekonomi dapat mencapai lebih dari 6%, peluang pemerintah untuk menyesuaikan iuran akan semakin terbuka.
